PENGUNGKAPAN DAN TRANSPARANSI, PENGENDALIAN INTERNAL

PENGUNGKAPAN DAN TRANSPARANSI, PENGENDALIAN INTERNAL

A.    Latar Belakang

Prinsip transparansi mengharuskan informasi tersedia dan dapat langsung diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Prinsip pengungkapan dan transparansi menyatakan bahwa perusahaan harus mengungkapkan semua informasi material mengenai perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Beberapa informasi material tersebut antara lain kondisi keuangan, struktur kepemilikan, transaksi pihak berelasi, dan tata kelola perusahaan. Laporan keuangan perusahaan harus di audit oleh auditor eksternal yang independen dan kompeten, serta media komunikasi harus memberikan akses informasi yang relevan yang sama, tepat waktu, dan efisien dari sisi biaya untuk semua pemangku kepentingan.

Aturan pengungkapan yang transparan akan mengurangi ketidakseimbangan informasi sehingga kemungkinan terjadinya tindakan yang dapat merugikan perusahaan dapat diperkecil. Adanya praktik pengungkapan yang baik disuatu pasar modal dapat meningkatkan minat investor untuk berinvestasi dan juga melindungi investor. Informasi yang disampaikan perusahaan kepada investor perlu disediakan secara reguler, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan dengan cukup rinci agar investor dapat menilai akuntabilitas manajemen, dan mengambil keputusan

Terdapat dua jenis pengungkapan, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Regulator mrnrtapkan pengungkapan wajib apa saja yang harus dilakukan perusahaan. Peraturan Bapepam- LK mengharuskan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tengah tahunan dan tahunan (X.K.2), serta menyampaikan laporan tahunan (X.K.6). Bursa efek indonesia juga mengatur kewajiban perusahaan tercatat untuk menyampaikan laporan keuangan interim ( Peraturan No I-E). Perusahaan secara sukarela juga dapat melakukan pengungkapan sukarela, melebihi pengungkapan wajib yang diharuskan regulator. Yang perlu diungkapkan adalah yang material yaitu informasi yang jika tidak diungkapkan atau disajikan secara tidak wajar akan mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomis oleh pengguna informasi.

B.     Kebijakan Pengungkapan

Menurut OECD (2004) pengungkapan harus termasuk, namun tidak terbatas pada, informasi material terkait :

1.      Kinerja keuangan dan operasi perusahaan

2.      Tujuan perusahaan

3.      Kepemilikan dan hak suara utama

4.      Kebijakan remunerasi untuk anggota dewan komisaris dan direksi dan informasi mengenai anggota dewan termasuk kualifikasinya, proses seleksi, jabatan direktur dan komisaris perusahaan yang lain dan apakah mereka independen

5.      Transaksi pihak berelasi

6.      Faktor- faktor resiko yang diketahui

7.      Isu terkait karyawan dan pemangku kepentingan lain

8.      Struktur dan kebijakan tata kelola, terutama kode atau kebijakan tata kelola yang ada dan proses implementasinya.

Berdasarkan undang-undang PT No.40 tahun 2007 dan UU pasar modal, perusahaan terdaftar harus membuat dan menyerahkan laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari laporan posisi keuangan ( neraca), Laporan laba rugi komperhensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Didalam laporan keuangan juga terdapat pengungkapan mengenai struktur kepemilikan perusahaan laporan keuangan auditan dapat diperoleh dari perusahaan dan diwebsite bursa efek indonesia.

Penerapan standar pelaporan yang berkualitas dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan investor untuk melakukan pengawasan atas perusahaan dengan membverikan pelaporan yang semakin meningkatkan keandalannya dan daya bandingnya dan juga memberikan informasi yang lebih baik mengenai kinerja perusahaan. Prinsip pengungkapan dan transparansi mendukung adanya pengembangan standar internasional yang berkualitas tinggi yang dapat berperan dalam transparansi dan daya banding alporan keuangan antar perusahaan dan juga antar negara. Standar tersebut harus dikembangkan dengan melibatkan sektor privat dan pihak lain yang berkepentingan seperti asosiasi profesi dan ahli yang independen. Standar domestik yang berkualitas tinggi dapat dicapai dengan membuat standar domestik tersebut konsisten dengan standar akuntansi internasional tersebut.

Indonesia telah melakukan konvergensi terhadap IFRS, yang resmi dicanangkan pada tahun 2008, dengan target pencapaian tahun 2012. Saat ini mayoritas PSAK sudah merupakan hasil konvergensi dengan IFRS, walaupun semuanya belum IFRS versi terakhir.

Peraturan Bapepam-LK No X.K.6 mengenai kewajiban penyampaian laporan tahunan mengharuskan perusahaan terdaftar untuk menyampaikan laporan tahunan kepada OJK paling lama 4 bulan setelah tahun buku berakhir. Laporan tahunan wajib dimuat dalam website emiten atau perusahaan publik bersamaan dengan disampaikan laporan tahunan tersebut kepada OJK. Laporan wajib memuat : a) ikhtisar data laporan keuangan penting, b) laporan dewan komisaris, c) laporan direksi, d) profil perusahaan, e) analisis dan pembahasan manajemen, f) tata kelola perusahaan, g) tanggung jawab sosial perusahaan, h) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, dan i) surat pernyataan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi atas kebenaran isi laporan tahunan. Didalam aturan tersebut juga diatur kewajiban pengungkapan mengenai sistem manajemen resiko dan pengendalian internal. Namun belum ada aturan yang mengharuskan perusahaan mengungkapkan kepatuhannya terhadap pedoman GCG yang dikerluarkan KNKG. Didalam laporan tersebut juga diharuskan dilakukan pengungkapan mengenai anggota dewan, diantaranya terkait kualifikasi, kehadiran dalam rapat, independensi, remunerasi. Hal lain juga wajib diungkapkan adalah kepemilikan, termasuk informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau diagram. Aturan terkait kepemilikan ultimat tersebut baru diatur dalam peraturan X.K.6 yang direvisi pada tahun 2012. Transaksi pihak berelasi juga harus diungkapkan. Hal ini juga di atur dalam PSAK no. 7 pengungkapan pihak berelasi, yang juga mengatur mengenai kewajiban untuk mengungkapkan remunerasi dewan. Kewajiban mengungkapkan remunerasi dewan tersebut juga diatur dalam peraturan X.K.6. peraturan Bapepam-LK (X.K.1) juga mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan kepada publik informasi yang secara material dapat mempengaruhi harga saham dalam waktu 2 hari.

C.    Prinsip Comply or Explain terhadap CG code

Idealnya, perusahaan publik harus mengungkapkan dalam laporan tahunan pernyataan mengenai bagaimana perusahaan menerapkan CG code sehingga memungkinkan pemegang saham untuk mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip tersebut telah diterapkan, pernyataan apakah perusahaan publik telah mematuhi atau tidak mematuhi semua prinsip dalam CG code tersebut selama satu periode tahun buku. Perusahaan harus mengungkapkan alasan mengapa perusahaan tidak mematuhi CG code tersebut. Salah satu negara yang sudah mewajibkan hal tersebut adalah inggris. Di Indonesia sampai saat ini belum ada kewajiban melaksanakan prinsip “ comply or explain” tersebut, namun OJK merencanakan untuk menerapkan ketentuan tersebut.

D.    Saluran Komunikasi

Saluran yang digunakan perusahaan untuk mendiseminasi informasi harus memberikan akses yang adil, tepat waktu, dan efisien bagi pengguna informasi. Salurtan untuk komunikasi dapat bernilai sama pentingnya dengan isi informasi itu sendiri. Internet dan teknologi informasi lain dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan desimenasi informasi karena informasi diinternet dapat diakses dengan mudah dan tepat waktu kepada siapapun yang mempunyai akses ke internet. Peraturan Bapepam-LK X.K.6 mengharuskan perusahaan publik untuk menyediakan soft copy laporan keuangan mereka di website perusahaan. Pengumuman yang disampaikan perusahaan ke bursa efek indonesia akan ditampilkan dalam website, termasuk laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan publik.

E.     Pengungkapan dan Transparansi oleh Pihak Perantara (intermediaries)

Kerangka tata kelola perusahaan harus dilengkapi dengan pendekatan efektif yang menyediakan dan mendorong analisis, broker, agen pemeringkat, dan pihak lain untuk melakukan analisis atau memberikan nasihat yang relevan untuk investor, yang bebas dari konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi integritas analisi atau nasihat pihak- pihak tersebut.

Selain diperlukan auditor ekternal yang kompeten dan independen, dan juga untuk memfasilitasi diseminasi informasi yang tepat waktu, diperlukan langkah-langkah untuk memastikan integritas dari profesi dan aktivitas pihak-pihak yang melakukan analisis dan memberikan saran ke pasar. Pihak-pihak perantara tersebut memerankan peranan penting dalam mendorong dewan untuk mengikuti praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Masalah akan timbul jika pihak-pihak perantara tersebut memiliki konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi kepentingan mereka.konflik tersebut dapat terjadi jika pihak yang memberikan masukan ke perusahaan juga ingin memberikan jasa lain ke perusahaan, atau jika mereka memiliki kepentingan material diperusahaan atau di perusahaaan pesaing.

Salah satu solusi dari permasalahan tersebut adalah keharusan pengungkapan penuh atas konflik kepentingan dan bagaimana entitas perantara mengelola konflik tersebut. Salah satu aspek pengungkapan yang penting adalah bagaimana entitas merancang insentif untuk karyawannya untuk mengeliminasi potensi konflik kepentingan, sehingga investor dapat menilai rasio yang ada dan kemungkina bias yang timbul.

Perusahaan harus melaporkan praktek tata kelola perusahaannya, bahkan di sejumlah negara pengungkapan tersebut telah diwajibkan sebagai bagian dari pelaporan berkala. Di beberapa negara, perusahaan diwajibkan untuk mengimplementasikan praktek tata kelola perusahaan, atau memerlukan pengesahan oleh otoritas pasar modal terhadap kewajiban pelaporan dengan dasar kriteria ”memenuhi atau perlu penjelasan”.  Informasi yang harus diungkapkan oleh Perseroan meliputi pengungkapan yang tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha , strategi, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi Direksi dan Dewan Komisaris, Pemegang Saham mayoritas, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan Perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhan dalam penerapannya, dan kejadian-kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi Perseroan secara proporsional.

            Prinsip OECD kelima (V), terdapat enam sub-bagian dari pembahasan mengenai pengungkapan dan transparansi ini. Berikut adalah uraian dan penjelasannya.

a)      Pengungkapan harus mencakup informasi material tentang: 1) Keuangan dan hasil operasi perusahaan; 2) Tujuan perusahaan; 3) Kepemilikan saham mayoritas dan hak suara; 4) Kebijakan remunerasi untuk dewan komisaris dan direksi, dan informasi tentang anggota dewan, termasuk kualifikasi mereka, proses seleksi, perangkapan jabatan dan independensinya; 5) Transaksi dengan pihak terkait (afiliasi); 6) Faktor-faktor risiko yang akan diperkirakan; 7) Hal-hal penting berkiatan dengan karyawan dan pemangku kepentingan  (stakeholder) lainnya; dan 8) Struktur dan kebijakan tata kelola khususnya bekaitan dengan isi dari pedoman atau kebijakan tata kelola perusahaan dan  penerapannya.

b)      B.        Informasi harus disajikan dan diungkapkan sesuai dengan standar kualitas akuntansi yang berkualitas tinggi dan pengungkapan keuangan dan non-keuangan.

c)      C.        Audit tahunan harus dilakukan oleh auditor independen, kompeten dan berkualitas dalam rangka memberikan jaminan eksternal dan obyektif kepada pengurus dan pemegang saham  bahwa laporan keuangan cukup mewakili posisi keuangan dan kinerja perusahaan dalam semua hal yang material.

d)     D. Auditor eksternal harus bertanggung jawab kepada pemegang saham dan berkewajiban  kepada perusahaan untuk melakukan kerja profesional dalam melakukan audit.

e)      Media penyebaran informasi harus memberikan akses informasi yang relevan bagi pengguna secara sama (equal), tepat waktu, dan biaya yang efisien.

f)       Kerangka tata kelola perusahaan harus mengarah dan mendorong terciptanya ketentuan mengenai analisa atau saran dari analis, pedagang perantara efek, pemeringkat dan pihak lainnya yang relevan dengan keputusan investor, tidak mengandung benturan kepentingan yang material yang mungkin mempengaruhi integritas analisa atau saran yang diberikan..

Untuk meningkatkan implementasi tata kelola yang baik di Emiten dan Perusahaan Publik, pendekatan “comply or explain” dapat digunakan. Pelaksanaan Pedoman Umum Good Corporate Governance oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia baik perusahaan terbuka (Emiten/Perusahaan Publik) maupun perusahaan tertutup pada dasarnya bersifat comply and explain. Di mana perusahaan diharapkan menerapkan seluruh aspek Pedoman Good Corporate Governance ini. Apabila belum seluruh aspek pedoman ini dilaksanakan maka perusahaan harus mengungkapkan aspek yang belum dilaksanakan tersebut beserta alasannya dalam laporan tahunan. Namun demikian mengingat Pedoman ini hanya merupakan acuan sedangkan pelaksanaannya  diatur lebih lanjut oleh otoritas masing-masing industri maka penerapan ini bersifat voluntary dan tidak terdapat sanksi hukum apabila perusahaan tidak menerapkan pedoman ini. Penerapan pendekatan ini akan meningkatkan fleksibilitas implementasi ketentuan dibandingkan bila ketentuan tersebut diwajibkan melalui peraturan.

            Pengungkapan  melalui media penyebaran informasi merupakan hal penting dalam informasi itu sendiri. Internet dan teknologi informasi lainnya juga memberi peluang untuk penyebaran informasi yang lebih baik tentang tata kelola perusahaan. Dengan mempertimbangkan pengungkapan secara berkelanjutan atau pengungkapan kini, praktek yang baik adalah melakukan pengungkapan yang ”segera” atas kejadian yang material. Kerangka corporate governance harus memastikan bahwa keterbukaan informasi perusahaan secara akurat dan tepat waktu harus dilakukan. Keterbukaan tersebut harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada informasi yang material mengenai kinerja keuangan perusahaan, transaksi benturan kepentingan, pengelolaan risiko, struktur pengelolaan dan kebijakan perusahaan, khususnya tentang prinsip corporate governance. Semua informasi yang disajikan harus disiapkan dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berkualitas tinggi. Laporan keuangan harus diaudit oleh auditor yang independen, kompeten dan memiliki kualifikasi yang tinggi. Dalam pelaksanaan tugasnya akuntan publik harus beranggungjawab kepada pemegang saham. Kerangka corporate governance juga harus memiliki mekanisme yang mendorong penggunaan analis, brokers, dan pemerintah yang tidak memiliki benturan kepentingan dengan perusahaan. Hal tersebut untuk memastikan terjaganya integritas profesi-profesi tersebut.

F.     Peran Pengendalian Internal dan Manajemen Risisko dalam Mengurangi Konflik Keagenan dan Penegakan GCG

 Sistem tata kelola perusahaan yang efektif memungkinkan perusahaan mencapai tingkat kepatuhan dan kinerja yang sesuai ekspektasi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian internal yang efektif dan manajemen resiko dalam proses bisnis normal dan juga proses tata kelola perusahaan, dan kedua hal tersebut membentuk kerangka akuntabilitas dan pelaporan reguler ke pemegang saham (HK CPA,2005)

Pengendalian internal sangat penting untuk memastikan keberhasilan operasi perusahaan dan berjalannya operasi sehari-hari perusahaan, serta membantu perusahaan mencapai tujuan usahanya. Cakupan pengendalian intern sangat luas, yaitu termasuk semua pengendalian yang terkait proses strategis, tata kelola, dan manajemen, yang mencakup semua aktivitas dan operasi perusahaan. Tidak hanya terbatas pada aspek keuangan dan pelaporan semata. Cakupannya juga bukan hanya semata aspek kepatuhan, tetapi juga aspek kinerja perusahaan.

Pengendalian internal (COSO, 2013) adalah proses, yang dipengaruhi oleh dewan, manajemen, dan personel lain diperusahaan, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai terkait pencapain tujuan berikut :

1.      Efektivitas dan efisiensi operasi

2.      Keandalan pelaporan keuangan

3.      Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku

Kerangaka pengendalian internal COSO (2013) menyebutkan tiga kategori tujuan yang terkait dengan aspek pengendalian internal yang berbeda-beda, yaitu tujuan operasi, tujuan pelaporan, dan tujuan kepatuhan.

Pengendalian Internal terdiri dari 5 komponene yang terintegrasi yaitu (COSO, 2013):

1.      Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian adalah kumpulan standar, proses dan struktur yang memberikan dasar untuk menjalankan pengendalian internal dalam perusahaan. Direksi dan Dewa Komisaris adalah pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan contoh (sering disebut istilah tone at the spot) pentingnya pengendalian internal bagi seluruh karyawan di perusahaan. Lingkungan pengendalian terdiri atas nilai integritas dan etika organisasi, parameter yang memungkinkan Dewan Komisaris untuk menjalankan fungsi pengawasannya, dan mempertahankan orang – orang yang kompeten, serta ukuran, insentif dan imbalan kenerja yang sesuai untuk mendorong akuntabilitas atas kinerja.

2.      Penilaian Risisko

Penilaian resiko adalah proses dinamis dan interatif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko dari pencapaian tujuan perusahaan. Penilaian risiko merupakan dasar untuk menentukan bagaimana mengelola risiko. Sebelum melakukan penilaian risiko, perusahaan perlu menetapkan tujuan perusahaan, yang kemudian dikaitkan dengan berbagai tingkat yang ada di perusahaan terkait dengan operasi, pelapor dan kepatuhan. Manajemen menetapkan tujuan tersebut dengan cukup jelas yang memungkinkan mereka unutk mengidentifikasi dan menganalisis risiko dari tujuan tersebut. Penilaian risiko juga mengharuskan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko dari tujuan tersebut. Penilaian risiko juga mengharuskan manajemen mempertimbangkan pengaruh dari kemungkinan perusahaan yang etrjadi dalam lingkungan ekternal dan perubahan dalam model bisnis perusahaan yang dapat menyebabkan pengendalian internal menjadi tidak efektif.

3.      Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian dalam tindakan yang dilakukan berdasarkan kebijakan dan prosedur untuk memastikan arahan manajemen untuk memitigasi risiko untuk mencapai tujuan telah dijalankan. Aktivitas tersebut dilakukan di tiap tingkat dalam perusahaan, dalam setiap proses bisnis. Beberapa aktivitas tersebut antara lain otoritas dan persetujuan, varifikasi, rekosiliasi, dan penitian kinerja bisnis. Dalam aktivitas pengendalian diperlukan adanya pemisahaan tugas, yang apabila tidak dimungkinkan maka perlu diganti dengan aktivitas pengendalian yang lain.

4.      Komunikasi

Informasi sangat penting bagi perusahaan untuk menjalankan pengendalian internal. Manajemen mendapatkan atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang relevan dari berbagai sumber (internal & ekternal) untuk mendukung berfungsinya komponen pengendalian internal. Komunikasi adalah proses berkelanjutan dan interatif untuk menyediakan, membagi, dan mendapatkan informasi yang diperlukan. Komunikasi internal adalah cara mendiseminasikan informasi di dalam perusahaan. Komunikassi ekternal memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan informasi yang relevan dari luar dan memberikan informasi yang dperlukan pihal ekternal

5.      Aktivitas Monitoring

Monitoring adalah evaluasi untuk menilai apakah tiap elemen dari pengendalian internal sudah ditetapkan berfungsi sebagaimana seharusnya. Evaluasi terus menerus diterapkan dalam proses bisnis yang berbagai tingkat di perushaan akan memberikan informasi yang tepat waktu. Evaluasi terpisah yang dilakukan secara periodik dapat dilakukan secara periodic dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Temuan dari monitoring akan dievaluasi terhadap kriteria yang ditetapkan regulator, badan yang menetapkan standar yang diakui, atau Direksi dan Dewan Komisaris. Setiap defisiensi dikomuniskasikan ke Direksi dan dewan Komisaris.

G.    Peran Akuntansi Profesional

Berikut adalah beberapa peran akuntansi professional terkait prinsip pengungkapan dan transparansi :

a)      Akuntan manajemen mempunyai peranan dalam menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, serta memastikan perusahaan menyampaikan informasi yang transparan, akurat, dan tepat waktu ke pemegang saham dan pemangku kepentingan.

b)      Akuntan manajemen membantu Direksi dan satuan tugas terkait dalam merancang dan mengimplementasikan system informasi dan system pengendalian internal yang mendorong keterbukaan terhadap pemegang saham. Akuntan public pada saat melakukan audit juga melakukan pengujian atas pengendalian internal dan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.

c)      Auditor internal secara berkala melakukan pengujian atas pengendalian internal serta melaporkan hasilnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris (juga Komite Audit). Auditor internal membantu Direksi dalam memperkuat dan meningkatkan pengendalian internal. Auditor internal memberikan saran/masukan unutk memeperbaiki proses mengidentifikasikan risiko dan manajemen risiko.

d)     Akuntan professional sebagai anggota Komite Audit, membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas system pelaporan keuanang, system penegndalian internal dan manjamen risiko perusahaan serta ketaatan terhadap aturan yang berlaku, termasuk aturan terkait pengungkapan dan tranparansi.

H.    Pelaksanaan Prinsip Pengungkapan dan Transparansi di Indonesia menurut Hasil Penilaian Bank Dunia dan IICD-ASEAN CG Scorecard

Hasil Penilaian oleh Bank Dunia

Pada saat world Bank (2010) melakukan studi belum ada aturan mengenai kewajiban pengungkapan pemegang saham ultimat, sehingga salah astu kelemahan yang disebutkan oleh Bank Dunia adalah belum adanya kewajiban tersebut. Namun pada tahun 2012, Bapepam-LK telah merevisi peraturan X.K.6 yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan mengenai pemegang saham ultimat tersebut.

Hasil studi World Bank (2010) memberikan beberapa rekomendasi terkait pengungkapan dan transparansi, yaitu:

1)      Regulasi yang lebih baik terkait pengungkapan kepemilikan dan pengungkapan non keuangan lainnya.

2)      Mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan ketaatan terhadap kode GCG

3)      Meningkatkan kapabilitas Bapepam-LK untuk mengawasi pengungkapan perusahaan.

Pengungkapan aspek non keuangan perlu diatur secara lebih efektif dan dipatuhi oleh perusahaan public. Pengungkapan tersebut antara lain mencakup remunasi anggota dewan (termasuk remunasi tiap  individu anggota dewan, kebijakan remunerasi, dan kaitannya dengan kinerja jangka panjang perusahaan serta kebijakan manajemen risiko dan konfilk kepentingan).

Hasil Penelitian oleh IICD – ASEAN CG Scorecard

Rata – rata skor untuk kategori ini relative yang paling tinggi dibandingkan skor di kategori lain karena beberapa praktik pengungkapan telah diwajibkan oleh Bapepam-LK atau BEI. Rata- rata skor ini adalah 53,7 pada tahun 2012 dan 63,5 pada tahun 2013, dengan skor maksimum 85,0 dan skor minimum 19,5 untuk tahun 2012 dan 90,0 dan 33,3 untuk tahun 2013. Beberapa pengungkapan yang diwajibkan antara lain, indicator kinerja keuangan, transaksi pihak berelasi (nama pihak-pihak berelasi, sifat, dan nilai transaksi pihak berelasi).. laporan keuanagn interim, dan laporan keuangan auditan. Laporan keuangan auditan harus dipublikasi dalam waktu 90 hari sejak tanggal tutup buku serta harus ada pernyataan Direksi yang menyatakan kewajaran laporan keuangan. Berikut adalah beberapa area yang masih perlu ditingkatkan dalam katagori ini :

a)      Perusahaan public hanya mengungkapkan  kepemilikan langsung oleh pemegang saham besar, anggoya direksi dan komisaris. Perusahaan public belum melakukan pengungkapan kepemilikan tidak langsung dari pihak – pihak tersebut.

b)      Perusahaan public jarang yang melakuakn pengungkapan di laporan tahunan terkait dengan ketaantan terhadap kode GCG, karena belum ada aturan yang mewajibkan.

c)      Perusahaan pubik melakuakn pengungkapan profil anggota Direksi dan Komisaris, tetapi kebanyakan tidak mengungkapkan jabatan yang dipegang anggota dewan di peusahaan terdaftar lainnya.

d)     Sebagian besar perusahaan public juga tidak mengungkapkan audit fee dan non-audit fees yang dibayarkan kepada KAP yang mengaudit perusahaan mereka.

I.       Menggunakan ASEAN CG Scorecard untuk Menilai Praktik Pengungkapan dan Transparansi

Berikut adalah hal – hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penilaian  praktik pengungkapan dan transparansi di perusahaan terbuka dengan menggunakan ASEAN CG Scorecard:

a)      Struktur kepemilikan yang transparansi mengungkapkan identitas pemegang saham dengan kepemilikan 5% atau lebih, mengungkapakan kepemilikan saham secara langsung maupun tidak langsung dari pemegang saham mayoritas/substansi, mengungkapkan kepemilikan saham langsung dan tidak langsung oleh ditektur dan komisaris, mengungkapkan perusahaan induk, perusahaan anak, perusahaan asosiasi, ventura bersama, entitas bertujuan khusus.

b)      Kualitas laporan tahunan yaitu terkait pengungkapan risiko utama, tujuan peruahaan, indicator kinerja kuangan dan non keuangan, kebijakan dividen, kebijakan whistle-blowing, informasi mengenai direktur dan komisaris (biografi, pelatihan yang diikuti, jumlah rapat, jumlah kehadiran dalam rapat remunarasi), pernyatan mengenai kepatuhan terhadap CG Code (Comply or Explain)

c)      Pengungkapan transaksi pihak berelasi kebijakan review dan persetujuan terhadap transaksi pihak berelasi, informasi pihak berelasi, sifat serta jumlah transaksi.

d)     Pengungkapan transaksi perdagangan orang dalam oleh pihak dalm perusahaan.

e)      Pengungkapan audit fee dan non audit fee serta apakah besaran non-audit fee lebih besar daripada audit fee (jika ya nilainya nol)

f)       Penggunaan saluran komunikasi pelaporan interim website, analysts briefing, press conferences.

g)      Informasi yang terdapat dalam website apakah mencakup informasi yang lengkap dan terkini. Informasi tersebut adalah laporan tahunan dan laporan keuangan, anggaran dasar, panggilan RUPS, operasi bisnis perusahaan, struktur pemegang saham, struktur grup bisnis perusahaan, maeri yang disampaikan ke analis dan media.

h)      Penerbitan laporan keuangan dan laporan tahuanan secara tepat waktu serta pernyataan kewajaran laporan keuangan tahuanan oleh Direksi.

i)        Pengungkapan nomor kontak unit/pihak yang bertanggung jawab atas hubungan investor

Dalam ASEAN CG Scorecard juga diberikan penilaian tambahan (bonus) dan pengurangan (penalti) untuk beberapa hal, yaitu :

a)      Bonus jika perusahaan mengumumkan laporan keuangan dalam waktu kurang dari 60 hari dan jika perusahaan pengungkapkan rincian remunerasi Presiden Direktur.

b)      Penalti jika perusahaan menerima opini audit selain opini wajar tanpa pengecualian, serta jika perusahaan merevisi laporan keuangan selain karena alasan perubahan kebijakan akuntansi.

KHASUS

Prinsip 5 dan 6 OECD : Satyam

Skandal Akuntansi Perusahaan di Satyam Computer Services Limited: Studi Kasus Enron India

Ironisnya, Satyam berarti "kebenaran" dalam bahasa India kuno "Sanskerta" . Satyam memenangkan "Golden Pea-cock Award" untuk perusahaan yang diperintah terbaik di tahun 2007 dan di tahun 2009. Dari menjadi "permata mahkota" India dan perusahaan "terbesar keempat" di negara itu dengan pelanggan berprofil tinggi, perusahaan outsourcing Satyam Computers telah menjadi Terlibat dalam penipuan korporat terbesar di negara ini dalam memori hidup [25]. Bapak Ramalinga Raju (Ketua dan Pendiri Satyam; selanjutnya disebut "Raju"), yang telah ditangkap dan telah mengaku melakukan penipuan senilai $ 1,47 miliar (atau Rs 7800 crore), mengakui bahwa dia telah menghasilkan keuntungan selama bertahun-tahun. Menurut laporan, Raju dan saudaranya, B. Rama Raju, yang merupakan Managing Director, "menyembunyikan penipuan dari dewan perusahaan, manajer senior, dan auditor". Kasus kecurangan Satyam telah dijuluki sebagai "Enron India". Untuk mengevaluasi dan memahami tingkat keparahan kecurangan Satyam, penting untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi pada keputusan "tidak etis" yang dibuat oleh eksekutif perusahaan. Pertama, perlu untuk merinci kenaikan Satyam sebagai

Pesaing dalam pasar layanan TI global. Kedua, sangat membantu untuk mengevaluasi kekuatan pendorong di balik keputusan Satyam: Ramalinga Raju. Akhirnya, mencoba mempelajari beberapa "pelajaran" dari kecurangan Satyam untuk masa depan.

Munculnya Satyam Computer Services Limited

Satyam Computer Services Limited adalah "rising star" di industri jasa TI "outsourcing" India. Perusahaan ini dibentuk pada tahun 1987 di Hyderabad (India) oleh Pak Ramalinga Raju. Perusahaan ini berawal dengan 20 karyawan dan berkembang pesat sebagai bisnis "global". Ini menawarkan layanan outsourcing proses bisnis dan TI yang mencakup berbagai sektor. Satyam adalah contoh "kesuksesan India". Satyam memenangkan berbagai penghargaan untuk inovasi, tata kelola, dan akuntabilitas perusahaan. "Pada tahun 2007, Ernst & Young memberi penghargaan kepada Tuan Raju dengan penghargaan 'Entrepreneur of the Year'. Pada tanggal 14 April 2008, Satyam memenangkan penghargaan dari MZ Consult karena menjadi 'pemimpin di India dalam CG dan akuntabilitas'. Pada bulan September 2008, Dewan Tata Kelola Dunia memberi penghargaan kepada Satyam dengan 'Global Peacock Award' untuk keunggulan global dalam akuntabilitas korporat. ". Sayangnya, kurang dari lima bulan setelah memenangkan Global Peacock Award, Satyam menjadi pusat dari kecurangan akuntansi "masif".
Pada tahun 2003, bisnis layanan TI Satyam mencakup 13.120 rekan teknis yang melayani lebih dari 300 pelanggan di seluruh dunia. Pada saat itu, pasar layanan TI di seluruh dunia diperkirakan mencapai hampir $ 400 miliar, dengan tingkat pertumbuhan gabungan tahunan sebesar 6,4%. "Penggerak utama pasar pada saat itu adalah pentingnya layanan TI bagi bisnis di seluruh dunia; Dampak Internet pada eBusiness; Kemunculan industri jasa TI berkualitas tinggi di India dan metodologinya; Dan, meningkatnya kebutuhan penyedia layanan TI yang bisa menyediakan berbagai layanan ". Untuk bersaing secara efektif, baik melawan pesaing domestik dan global, perusahaan memulai berbagai strategi pertumbuhan bisnis multi cabang.

Dari tahun 2003-2008, di hampir semua metrik keuangan yang paling mendekati investor, perusahaan tumbuh terukur. Sat-yam menghasilkan total penjualan sebesar USD $ 467 juta. Pada bulan Maret 2008, perusahaan tersebut telah berkembang menjadi USD $ 2,1 bil-singa. Perusahaan menunjukkan "tingkat pertumbuhan gabungan tahunan sebesar 35% selama periode tersebut". Laba operasi rata-rata 21%. Laba per saham juga tumbuh, dari $ 0,12 sampai $ 0,62, pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 40%. Selama periode yang sama (2003-2009), perusahaan tersebut melakukan perdagangan dengan kelipatan EBITDA rata-rata 15,36. Akhirnya, mulai bulan Januari 2003, dengan harga saham 138,08 INR, saham Satyam akan mencapai kenaikan 526,25 INR-an 300% dalam harga saham setelah hampir lima tahun. Satyam jelas menghasilkan perusahaan yang signifikan

Mr Ramalinga Raju dan Skandal Satyam

Pada tanggal 7 Januari 2009, Bapak Raju mengungkapkan dalam sebuah surat kepada Satyam Computers Limited Board of Di-rectors bahwa "dia telah memanipulasi nomor akuntansi perusahaan selama bertahun-tahun". Raju mengklaim bahwa dia membebani aset di neraca Satyam sebesar $ 1,47 miliar. Hampir $ 1,04 miliar pinjaman bank dan uang tunai yang diklaim perusahaan itu sendiri tidak ada. Satyam juga melaporkan kewajibannya di neraca. Satyam membebani pendapatan hampir setiap kuartal selama beberapa tahun untuk memenuhi harapan analis. Misalnya, hasil yang diumumkan pada 17 Oktober 2009 melebih-lebihkan pendapatan kuartalan sebesar 75 persen dan keuntungannya sebesar 97 persen. Raju dan kepala audit internal perusahaan menggunakan beberapa teknik yang berbeda untuk melakukan kecurangan. "Dengan menggunakan komputer pribadinya, Mr. Raju menciptakan banyak laporan bank untuk memajukan kecurangan tersebut. Pak Raju memalsukan rekening bank untuk mengembang neraca dengan saldo yang tidak ada. Dia menaikkan laporan laba rugi dengan mengklaim pendapatan bunga dari rekening bank palsu. Mr Raju juga mengungkapkan bahwa ia menciptakan 6000 rekening gaji palsu selama beberapa tahun terakhir dan menggunakan uang tersebut setelah perusahaan menyetorkannya. Kepala internal audit internal perusahaan menciptakan identitas pelanggan palsu dan menghasilkan faktur palsu terhadap nama mereka untuk meningkatkan pendapatan. Kepala audit internal global juga menempa resolusi dewan dan pinjaman yang diperoleh secara ilegal untuk perusahaan tersebut ". Tampaknya juga uang yang dikeluarkan perusahaan melalui American Depository Receipts di Amerika Serikat tidak pernah sampai ke neraca.

Keserakahan karena uang, kekuatan, persaingan, kesuksesan dan prestise memaksa Mr. Raju untuk "mengendarai harimau", yang menyebabkan pelanggaran terhadap semua tugas yang dikenakan pada mereka sebagai jaminan-tugas-tugas, tugas pengabaian, tugas Loyalitas, tugas pengungkapan kepada para pemangku kepentingan. "Skandal Satyam adalah kasus klasik kelalaian tugas fidusia, jatuhnya total standar etika, dan kurangnya tanggung jawab sosial perusahaan. Ini adalah keserakahan dan keinginan manusia yang menyebabkan kecurangan. Jenis perilaku ini dapat ditelusuri: Keserakahan membayangi tanggung jawab untuk memenuhi tugas fidusia; Persaingan yang ketat dan kebutuhan untuk memfokuskan pemangku kepentingan terutama investor, analis, pemegang saham, dan pasar saham; Standar etis dan moral rendah oleh manajemen puncak; Dan, penekanan lebih besar pada Kinerja jangka pendek ". Menurut CBI, lembaga investigasi kejahatan In-dian, aktivitas penipuan dimulai dari bulan April 1999, ketika perusahaan memulai sebuah jalan menuju pertumbuhan dua digit tahunan. Per Desember 2008, Satyam memiliki kapitalisasi pasar sebesar $ 3,2 miliar dolar.

Satyam berencana mengakuisisi 51% saham Maytas In-frastructure Limited, perusahaan pengembangan infrastruktur, konstruksi dan manajemen proyek terkemuka, senilai $ 300 juta. Di sini, Rajus memiliki 37% saham. Total omsetnya adalah $ 350 juta dan laba bersih sebesar $ 20 juta. Raju juga memiliki 35% saham di Maytas Proper-ties, perusahaan investasi real estat lainnya. Perputaran Satyam melebihi $ 1 miliar pada tahun 2006. Pada bulan April, 2008 Satyam menjadi perusahaan India pertama yang menerbitkan keuangan audisi IFRS. Pada tanggal 16 Desember 2008, dewan Satyam, termasuk lima direksi independen telah menyetujui usulan pendiri untuk membeli saham di Infrastruktur Maytas dan semua Maytas Properties, yang dimiliki oleh anggota keluarga dari Satyam's Chairman, Ramalinga Raju, sepenuhnya Anak perusahaan yang dimiliki sebesar $ 1,6 miliar. Tanpa persetujuan pemegang saham, direksi memimpin keputusan manajemen. Namun, keputusan akuisisi tersebut berbalik dua belas jam setelah investor menjual saham Sat-yam dan tindakan terancam terhadap manajemen. Ini diikuti oleh tuntutan hukum yang diajukan di AS yang memperebutkan kesepakatan Maytas. Bank Dunia melarang Satyam melakukan bisnis selama 8 tahun karena pembayaran yang tidak tepat kepada staf dan ketidakmampuan untuk memberikan informasi yang dicari pada faktur. Empat direktur independen keluar dari dewan Satyam dan SEBI memerintahkan promotor untuk mengungkapkan saham yang dijanjikan ke bursa efek.

Bank investasi DSP Merrill Lynch, yang ditunjuk oleh Satyam untuk mencari pasangan atau pembeli untuk perusahaan tersebut, akhirnya meniup peluit dan menghentikan pertunangannya dengan perusahaan segera setelah menemukan penyimpangan keuangan [29]. Pada tanggal 7 Januari 2009, Ketua Saytam, Ramalinga Raju, mengundurkan diri setelah memberi tahu anggota dewan dan Dewan Sekuritas dan Bursa Efek India (SEBI) bahwa rekening Satyam telah dipalsukan. Raju mengakui bahwa neraca Satyam pada tanggal 30 September 2008, berisi peraturan perundang-undangan berikut: "Dia memalsukan angka sampai batas Rs. 5040 crore tidak ada uang tunai dan saldo bank terhadap Rs. 5361 crore di buku-buku, dikenai bunga Rs. 376 crore (tidak ada), kewajiban bersahaja Rs. 1230 crore karena dana yang dikemukakan oleh Raju, dan posisinya yang melebih-lebihkan

Kewajiban yang kurang baik sebesar US $ 253,38 juta karena dana diatur sendiri; Dan posisi debitur yang terlalu tinggi sebesar US $ 100,94 juta vs. US $ 546,11 juta di buku-buku tersebut.

Raju mengklaim dalam surat yang sama bahwa "baik dia maupun managing director tidak memperoleh keuntungan finansial dari pendapatan yang meningkat, dan tidak ada anggota dewan yang memiliki pengetahuan tentang situasi di mana perusahaan ditempatkan". Kecurangan tersebut terjadi untuk mengalihkan dana perusahaan ke investasi real estat, mempertahankan laba bersih per saham, meningkatkan kompensasi eksekutif, dan menghasilkan keuntungan besar dengan menjual saham dengan harga yang meningkat. Kesenjangan di neraca telah muncul semata-mata karena keuntungan yang meningkat selama periode yang berlangsung beberapa tahun dimulai pada bulan April 1999. "Apa yang dicatat sebagai kesenjangan marjinal antara laba operasi aktual dan yang tercermin dalam pembukuan terus berkembang Tahun. Kesenjangan ini mencapai proporsi yang tidak terkendali karena operasi perusahaan tumbuh secara signifikan ", Ragu menjelaskan dalam suratnya kepada dewan direksi dan pemegang saham. Dia kemudian menjelaskan, "Setiap usaha untuk menghilangkan kesenjangan tersebut gagal, dan kesepakatan akuisisi Maytas yang dibatalkan adalah usaha terakhir untuk mengisi aset fiktif dengan yang asli. Tapi para investor menganggap usaha yang kurang ajar untuk menyedot uang tunai dari Satyam, di mana keluarga Raju memegang saham kecil, ke dalam perusahaan yang dipegang keluarga dengan ketat ". Tabel 1 menggambarkan beberapa bagian dari 'Neraca dan Laporan Penghasilan' Satyam dan menunjukkan "perbedaan" antara keuangan "sebenarnya" dan "dilaporkan".

Untungnya, kesepakatan Satyam dengan Matyas "sal-vageable". Itu bisa saja diselamatkan hanya jika "kesepakatan itu diizinkan untuk dilalui, karena Satyam bisa menggunakan aset Maytas untuk menopang bukunya sendiri". Raju, yang menunjukkan uang "buatan" di buku-bukunya, telah merencanakan untuk menggunakan uang "tidak ada" ini untuk mendapatkan kedua perusahaan Maytas tersebut. Sebagai bagian dari strategi "tunneling" mereka, para promotor Satyam telah mengurangi kepemilikan mereka secara signifikan dari 25,6% di bulan Maret 2001 menjadi 8,74% pada bulan Maret 2008. Selanjutnya, karena para promotor memiliki persentase ekuitas yang sangat kecil (hanya 2,18%) pada Desember 2008, seperti terlihat pada Tabel 2, kekhawatirannya adalah bahwa kinerja yang buruk akan menghasilkan tawaran pengambilalihan, sehingga membuka celah. Rasanya seperti "mengendarai seekor harimau, tidak tahu bagaimana cara turun tanpa dimakan". Kesepakatan akuisisi Maytas yang dibatalkan adalah usaha terakhir yang sangat menyedihkan untuk menutupi kecurangan akuntansi dengan membawa beberapa aset riil ke dalam bisnis ini. Saat itu gagal, Raju mengaku melakukan kecurangan. Mengingat saham yang dimiliki Rajus di Mat-yas, mengejar kesepakatan tersebut tidak akan sangat sulit dari perspektif keluarga Raju. Tidak seperti Enron, yang tenggelam karena masalah keagenan, Satyam dibawa ke lutut karena terowongan. Perusahaan dengan tumpukan uang tunai yang besar, dengan promotor masih mengendalikannya dengan persentase kecil saham (kurang dari 3%), dan mencoba untuk mendapatkan perusahaan real estat di mana mereka memiliki saham mayoritas adalah kombinasi yang mematikan. Prima facie ke terowongan . Alasan mengapa Ramalinga Raju mengklaim bahwa dia melakukannya adalah karena setiap tahun dia memalsukan angka pendapatan dan karena angka pengeluaran tidak dapat dipalsukan begitu mudah, kesenjangan antara keuntungan "aktual" dan keuntungan "buku" semakin melebar setiap tahun. Untuk menutup celah ini, ia harus membeli Maytas Infrastructure and Maytas Properties. Dengan cara ini, keuntungan "fiktif" bisa diserap melalui proses "self-dealing". Para auditor, bankir, dan SEBI, pengawas pasar, semuanya dipersalahkan atas peran mereka dalam penipuan akuntansi.

Table 1. Saldo neraca dan laporan laba rugi Satyam: pada tanggal 30 September 2008.

	Items Rs. in crore	Actual	Reported	Difference
	Cash and Bank	321	5361	5040
	Balances
	Accrued Interest on	Nil	376.5	376
	Bank Fixed Deposits
	Understated Liability	1230	None	1230
	Overstated Debtors	2161	2651	490
	Total	Nil	Nil	7136
	Revenues (Q2 FY 2009)	2112	2700	588
	Operating Profits	61	649	588

Table 2. Pola pemilikan pemegang saham Promotor di Satyam dari tahun 2001 sampai 2008.

	As on	Promoter’s holding in %
	March 2001	25.6
	2002	22.26
	2003	20.74
	2004	17.35
	2005	15.67
	2006	14.02
	2007	8.79
	2008	8.74
	Dec. 2008	2.18

Peran dan Faktor Auditor yang Berkontribusi terhadap Penipuan

Perusahaan audit global, PricewaterhouseCoopers (PwC), mengaudit buku-buku Satyam dari bulan Juni 2000 sampai diskotekif kecurangan di tahun 2009. Beberapa komentator mengkritik PwC dengan kasar karena gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Memang, PwC menandatangani laporan keuangan Satyam dan bertanggung jawab atas angka-angka di bawah hukum India. Satu khusus Item bermasalah menyangkut $ 1,04 miliar yang menurut Satyam ada di neraca di deposito "tanpa bunga". Menurut profesional akuntansi, "setiap perusahaan yang masuk akal akan menginvestasikan uangnya ke rekening berbunga, atau mengembalikan kelebihan uang tersebut kepada para pemegang saham. Sejumlah besar uang tunai seharusnya merupakan 'bendera merah' bagi auditor agar diperlukan verifikasi dan pengujian lebih lanjut. Selanjutnya, tampak bahwa auditor tidak memverifikasi secara independen dengan bank dimana Satyam mengklaim memiliki deposito ".

Selain itu, kecurangan Satyam terus berlanjut selama beberapa tahun dan melibatkan manipulasi neraca dan laporan laba rugi. Kapanpun Satyam membutuhkan lebih banyak pendapatan untuk memenuhi perkiraan analis, ia hanya menciptakan sumber "fiktif" dan memang berkali-kali, tanpa auditor pernah menemukan kecurangan tersebut. Dengan curiga, Satyam juga membayar PwC dua kali tagihan perusahaan lain untuk audit tersebut, yang menimbulkan pertanyaan tentang apakah PwC terlibat dalam penipuan tersebut. Selanjutnya, PwC menemani perusahaan tersebut selama hampir 9 tahun dan tidak menemukan kecurangan tersebut, sedangkan Merrill Lynch menemukan kecurangan tersebut sebagai bagian dari due diligence hanya dalam 10 hari. Hilangnya "bendera merah" ini menyiratkan bahwa auditor tersebut sangat tidak kompeten atau berkolusi dengan perusahaan tersebut dalam melakukan kecurangan tersebut. PWC awalnya menegaskan bahwa semua audit perusahaan dilakukan sesuai dengan standar auditing yang berlaku.

Sejumlah faktor berkontribusi terhadap kecurangan Satyam. Anggota dewan Satyam yang independen, komunitas investor institusional, SEBI, investor ritel, dan auditor eksternal - tidak satupun dari mereka, termasuk investor profesional dengan informasi dan model terperinci yang tersedia bagi mereka, mendeteksi penyimpangan tersebut. Berikut adalah daftar faktor yang berkontribusi terhadap kecurangan: keserakahan, pertumbuhan perusahaan yang ambisius, praktik pelaporan yang menipu - kurangnya transparansi, minat yang berlebihan terhadap harga saham utama, insentif eksekutif, ekspektasi pasar saham, sifat akuntansi Peraturan, ESOP dikeluarkan untuk mereka yang telah menyiapkan tagihan palsu, transaksi berisiko tinggi yang macet, kegagalan audit (internal dan eksternal), agresivitas investasi dan bank komersial, lembaga pemeringkat dan Investor, direktur independen yang lemah dan komite audit, dan kebijakan whistle blower tidak efektif.

Akibat Skandal Satyam

Segera setelah berita tentang kecurangan tersebut, Merrill Lynch mengakhiri pertunangannya dengan Satyam, Credit Suisse menangguhkan liputan Satyam, dan Pricewa-terhouseCoopers (PwC) mendapat sorotan ketat dan izin operasinya dicabut. Penghargaan terselubung dimenangkan oleh Satyam dan manajemen eksekutifnya dilucuti dari perusahaan. Saham Satyam turun menjadi 11,50 rupee pada 10 Januari 2009, level terendah sejak Maret 1998, dibandingkan dengan tingginya 544 rupee pada tahun 2008. Di New York Stock Exchange, saham Satyam mencapai puncaknya pada 2008 sebesar US $ 29,10; Pada bulan Maret 2009 mereka diperdagangkan sekitar US $ 1,80. Dengan demikian, investor kehilangan $ 2,82 miliar di Satyam. Untung, Satyam secara signifikan meningkatkan pendapatan dan asetnya selama bertahun-tahun dan menurunkan pasar saham India dan membuat industri ini kacau balau [31]. Tuduhan pidana diajukan terhadap Tuan Raju, termasuk: persekongkolan kriminal, pelanggaran kepercayaan, dan pemalsuan. Setelah kegagalan Satyam dan peran yang dimainkan oleh PwC, investor menjadi waspada terhadap perusahaan yang menjadi klien PwC, yang mengakibatkan turunnya harga saham sekitar 100 perusahaan dengan variasi antara 5% - 15%. Kabar skandal tersebut (cepat dibandingkan dengan jatuhnya Enron) membuat kegelisahan melalui pasar saham India, dan indeks Sensex turun lebih dari 5%. Saham Satyam turun lebih dari 70%. Bagan yang berjudul "Jatuh dari Kemuliaan", yang ditunjukkan pada Tampilan 1 melukiskan penurunan saham Satyam antara Desember 2008 dan Januari 2009.

Segera setelah wahyu Raju tentang kecurangan ac-counting, anggota dewan "baru" ditunjuk dan mereka mulai bekerja menuju solusi yang akan mencegah keruntuhan total perusahaan. Pejabat India bertindak cepat untuk menyelamatkan Satyam dari nasib yang sama dengan Enron dan WorldCom, ketika mereka mengalami skandal akuntansi besar. Pemerintah India "segera memulai penyelidikan, sementara pada saat yang sama membatasi partisipasi langsungnya, dengan Satyam karena tidak ingin tampil seperti bertanggung jawab atas

Penipuan, atau mencoba menutupi penipuan ". Pemerintah menunjuk dewan direksi "baru" untuk Satyam untuk menyelamatkan perusahaan tersebut. Tujuan Dewan adalah "menjual perusahaan dalam 100 hari". Untuk merancang rencana penjualan, dewan bertemu dengan para bankir, akuntan, pengacara, dan pejabat pemerintah segera. Ini bekerja dengan tekun untuk membawa stabilitas dan kepercayaan diri kembali ke perusahaan untuk memastikan penjualan perusahaan dalam kerangka waktu 100 hari. Untuk mencapai penjualan tersebut, dewan menyewa Goldman Sachs dan Avendus Capital dan menugaskan mereka untuk menjual perusahaan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Pada pertengahan Maret, beberapa pemain utama di bidang IT mendapatkan cukup kepercayaan pada operasi Satyam untuk berpartisipasi dalam proses lelang Satyam. Dewan Sekuritas dan Bursa Efek India (SEBI) menunjuk seorang pensiunan Hakim Agung, Justice Bharucha, untuk mengawasi proses tersebut dan menanamkan kepercayaan pada transaksi tersebut. Beberapa perusahaan mengajukan penawaran pada Satyam pada tanggal 13 April 2009. Penawar yang menang, Tech Mahindra, membeli Satyam seharga $ 1,13 per saham - kurang dari sepertiga dari nilai pasar sahamnya sebelum Mr Raju mengungkapkan kecurangan tersebut - dan berhasil menyelamatkan operasinya [32]. Baik Tech Mahindra dan SEBI sekarang sepenuhnya menyadari sepenuhnya kecurangan dan India tidak akan melanjutkan penyelidikan lebih lanjut. Saham tersebut kembali stabil dari kejatuhannya pada tanggal 26 November 2009 dan, sebagai bagian dari Tech Mahindra, Saytam sekali lagi menuju masa depan yang cerah.

Exhibit-3: Stock Charting of Satyam dari bulan Desember 2008 sampai Januari 2009

Investigasi: Pidana dan Sipil

Penyelidikan yang mengikuti wahyu penipuan tersebut telah menyebabkan tuntutan terhadap beberapa kelompok orang yang terlibat dengan Satyam. Pihak berwenang India menangkap Raju, saudara laki-laki Raju, B. Ramu Raju, mantan managing director, Srinivas Vdlamani, kepala audit internal perusahaan, dan CFO-nya atas tuntutan pidana kecurangan. Pihak berwenang India juga menahan dan membebankan beberapa auditor perusahaan (PwC) dengan kecurangan. Institute of Chartered Accountants of India . memutuskan bahwa "CFO dan auditor bersalah karena kesalahan profesional". CBI juga sedang menyelidiki aset CEO di luar negeri. Ada juga beberapa tuntutan perdata yang diajukan di AS terhadap Satyam oleh pemegang ADR-nya. Investigasi tersebut juga melibatkan beberapa politisi India. Kasus litigasi perdata dan kriminal terus berlanjut di India dan proses pengadilan sipil berlanjut di Amerika Serikat. Beberapa korban utamanya adalah: karyawan, klien, pemegang saham, bankir dan pemerintah India.

Sebagai akibat dari Satyam, pasar India pulih dan Satyam sekarang tinggal. Pasar saham India saat ini diperdagangkan di dekat rekor tertinggi, karena tampaknya pemulihan ekonomi global sedang terjadi. Proses pengadilan dan tuntutan pidana terus berlanjut terhadap Satyam. Tech Mahindra membeli 51% saham Satyam pada 16 April 2009, berhasil Menyelamatkan perusahaan dari keruntuhan total Dengan perubahan yang tepat, India dapat meminimalkan tingkat dan ukuran kecurangan ac-counting di pasar modal India.

Isu Tata Kelola Perusahaan di Satyam

Secara triwulanan, laba Satyam tumbuh. Raju mengakui bahwa kecurangan yang dia lakukan berjumlah hampir $ 276 juta. Dalam prosesnya, Satyam sangat melanggar semua peraturan tata kelola perusahaan [34]. Kegagalan Satyam adalah contoh untuk mengikuti praktik CG yang "malang". Ini gagal menunjukkan hubungan baik dengan pemegang saham dan karyawan. Isu CG di Satyam muncul karena tidak terpenuhinya kewajiban perusahaan terhadap berbagai pemangku kepentingan. Yang menarik adalah sebagai berikut: Membedakan peran dewan pengurus dan manajemen; Pemisahan peran CEO dan ketua; Janji ke dewan; Direktur dan kompensasi eksekutif; Perlindungan hak pemegang saham dan eksekutif mereka.

Pelajaran dari Satyam Scam

Skandal Satyam 2009 di India menyoroti potensi buruk dari pemimpin perusahaan yang tidak diatur dengan baik. Seiring kejatuhannya, dan dampaknya dirasakan di seluruh ekonomi global, harapan yang ada adalah beberapa kebaikan berasal dari skandal dalam hal pelajaran yang dipelajari . Berikut adalah beberapa pelajaran dari Skandal Satyam:

Selidiki Semua Ketidakakuratan: Skema penipuan di Satyam dimulai sangat kecil, yang akhirnya tumbuh menjadi $ 276 juta gajah putih di ruangan itu. Memang, banyak skema penipuan awalnya mulai kecil, dengan pelaku berpikir bahwa perubahan kecil di sana-sini tidak akan membuat perbedaan besar, dan sepertinya tidak terdeteksi. Ini mengirim pesan ke banyak perusahaan komersil: jika akun Anda tidak menyeimbangkan, atau jika ada sesuatu yang tidak tepat (bahkan hanya sedikit), perlu diselidiki. Membagi tanggung jawab di tim orang membuat lebih mudah untuk mendeteksi penyimpangan atau dana yang disalahgunakan.

Reputasi yang Dihancurkan: Penipuan tidak hanya terlihat buruk pada perusahaan; Itu terlihat buruk di seluruh industri dan negara. "Skandal korporat terbesar India dalam memori mengancam investasi asing masa depan mengalir keKebutuhan untuk CG yang lebih kuat. Semua perusahaan publik harus hati-hati saat memilih eksekutif dan manajer tingkat atas. Inilah orang-orang yang mengatur nada untuk perusahaan: jika ada korupsi di puncak, pasti akan menetes-turun. Selain itu, pisahkan peran CEO dan Ketua Dewan. Memisahkan peran, dengan demikian, membantu menghindari situasi seperti situasi di Satyam.

Skandal Satyam Computer Services menyoroti pentingnya etika dan relevansinya dengan budaya korporat. Kecurangan yang dilakukan oleh para pendiri Satyam adalah bukti fakta bahwa "ilmu perilaku" banyak dipengaruhi oleh keserakahan manusia, ambisi, dan kelaparan akan kekuasaan, uang, ketenaran dan kemuliaan.

Kesimpulan

Kecurangan perusahaan baru-baru ini dan protes untuk transparansi dan kejujuran dalam pelaporan telah melahirkan dua hasil. Pertama, keterampilan akuntansi forensik menjadi sangat penting dalam menyelesaikan manuver akuntansi yang rumit yang telah mengaburkan laporan keuangan. Kedua, permintaan publik akan perubahan dan tindakan pengesahan selanjutnya telah mengubah skenario CG di seluruh dunia. Kenyataannya, kedua tren ini memiliki tujuan bersama untuk mengatasi kekhawatiran investor tentang sistem pelaporan keuangan transparan. Kegagalan struktur komunikasi perusahaan, oleh karena itu, telah membuat kesadaran finansial menyadari bahwa "ada kebutuhan besar akan profesional terampil yang dapat mengidentifikasi, mengekspos, dan mencegah kelemahan struktural di tiga bidang utama: pemerintahan perusahaan yang buruk - pengendalian internal yang lemah, dan laporan keuangan yang tidak benar . Selain itu, kerangka kerja CG harus diperkuat terlebih dahulu dan kemudian diimplementasikan dalam "let-ter dan juga dalam semangat yang benar". Meningkatnya tingkat kejahatan kerah putih, tanpa diragukan lagi, menuntut hukuman dan hukuman yang kaku.

Mungkin, tidak ada kecurangan finansial yang berdampak lebih besar pada profesi akuntansi dan audionya daripada Enron, World-Com, dan baru-baru ini, Enron India: "Satyam". Semua penipuan ini telah menyebabkan berlakunya Undang-Undang Sarbanes-Oxley pada bulan Juli 2002, dan badan penetapan standar dan badan penetapan standar federal yang baru, Dewan Pengawas Akunting Perusahaan Publik (PCAOB). Ini juga merupakan dorongan untuk adopsi SAS Institute of Certified Public Accountants '(AICPA) SAS No. 99, "Pertimbangan Penipuan dalam Audit Laporan Keuangan" . Tapi mungkin saja itu dampak terbesar Enron dan WorldCom dalam peningkatan fokus dan kesadaran yang meningkat terkait kecurangan. Ini menetapkan tanggung jawab auditor eksternal untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memberikan jaminan yang memadai bahwa laporan keuangan yang diaudit bebas dari penipuan.

Sebagai bagian dari penelitian ini, salah satu tujuan utamanya adalah "untuk memeriksa dan menganalisis secara mendalam Satyam Com-Puters Limited dalam skandal akuntansi dengan menggambarkan urutan kejadian, akibat dari peristiwa, keterlibatan penting yang terlibat, reformasi besar yang dilakukan di India, dan belajar beberapa pelajaran darinya ". Tidak seperti Enron, yang tenggelam karena masalah "agensi", Satyam dibawa ke lutut karena "tunneling". Skandal Satyam menyoroti pentingnya undang-undang sekuritas dan CG di pasar yang sedang berkembang. Ada konsensus luas bahwa negara-negara emerging market harus berusaha menciptakan lingkungan peraturan di pasar sekuritas mereka yang mendorong CG efektif. India telah berhasil melakukan transisi ke ekonomi global dengan baik, dan meskipun mengalami masalah CG, tidak sendirian seperti negara maju dan negara berkembang dan juga skandal CG. Pemindaian Satyam-red secara terang-terangan menyoroti pentingnya etika dan relevansinya dengan budaya perusahaan. Kecurangan yang dilakukan oleh para pendiri Satyam adalah bukti fakta bahwa "ilmu perilaku diombang-ambingkan oleh keserakahan manusia, ambisi, dan kelaparan akan kekuasaan, uang, ketenaran dan kemuliaan". Semua jenis skandal / kecurangan telah membuktikan bahwa ada kebutuhan akan perilaku baik berdasarkan etika yang kuat. Pemerintah India, dalam kasus Satyam, bertindak sangat cepat untuk melindungi kepentingan para investor, menjaga kredibilitas India, dan citra negara di seluruh dunia. Apalagi, kecurangan Satyam telah memaksa pemerintah untuk menulis ulang peraturan CG dan memperketat norma untuk auditor dan akuntan. Afiliasi India dari PwC "secara rutin gagal mengikuti prosedur audit yang paling mendasar. SEC dan PCAOB mendenda afiliasi tersebut, PwC India, $ 7,5 juta yang digambarkan sebagai hukuman Amerika terbesar yang pernah terjadi pada perusahaan akuntansi asing ". Menurut Presiden, ICAI (25 Januari 2011), "Kegagalan Satyam bukanlah kegagalan akuntansi atau audit, tapi salah satu CG. Badan apeks ini telah menemukan dua auditor PWC prima-facie bersalah atas kesalahan profesional ". CBI, yang menyelidiki kasus kecurangan Satyam, juga menuduh kedua auditor tersebut "terlibat dalam pelaksanaan kecurangan dengan secara sadar mengabaikan penyimpangan akuntansi".

Budaya di Satyam, yang terutama didominasi oleh dewan, melambangkan budaya yang tidak etis. Di satu sisi, kenaikannya menjadi bintang di tTempat karakter "dirusak" lainnya. Setelah berhenti sebagai Ketua Satyam, Raju berkata, "Saya sekarang siap untuk tunduk pada hukum tanah dan menghadapi konsekuensi daripadanya". Pak Raju menghadapi banyak dilema etis, namun penalaran amalnya yang terus-menerus menyebabkan kematiannya sendiri. Kecurangan akhirnya harus diakhiri dan implikasinya berakibat jauh. Dengan demikian, penipuan Satyam bukanlah kegagalan akuntansi atau audit, tapi salah satu CG. Tidak diragukan lagi, pemerintah India segera bertindak untuk melindungi kepentingan para investor dan melindungi kredibilitas India dan citra negara di seluruh dunia. Selain itu, kerangka kerja CG perlu diperkuat, diimplementasikan baik dalam "surat maupun dalam semangat yang benar", dan ditegakkan dengan penuh semangat untuk mengekang kerah putih

Ringkasan Kasus Skandal Satyam

Satyam adalah salah satu perusahaan IT terbesar di India yang telah mencatatkan perkembangan di bidang keuangan yang cukup pesat pada periode 2008. Perusahaan ini mempunyai 50 ribu karyawan yang tersebar di berbagai pusat pengembangan IT-nya di negara-negara Asia, Amerika, Eropa, dan Australia. Menjadi rekanan dari 654 perusahaan global, termasuk General Electric, Nestle, Qantas Airways, Fujitsu, dan 185 perusahaan lainnya. Sahamnya listed di India’s National Stock Exchange, The New York Stock Exchange dan Euronext di Eropa.didirikan dan dipimpin oleh Ramalinga Raju, lulusan MBA Ohio University dan alumnus Harvard University.

Kronologi Kasus Satyam

1.      Pada Maret 2008, Satyam melaporkan kenaikan revenue sebesar 46,3 persen menjadi 2,1 milyar dolar AS. Di Oktober 2008, Satyam mengatakan bahwa revenue-nya akan meningkat sebesar 19-21 persen menjadi 2,55-2,59 milyar dolar pada bulan Maret 2009. Melihat semua reputasinya, pantas saja jika Satyam dinobatkan menjadi raksasa IT terbesar keempat di India.

2.      Pada 7 Januari 2009, Ramalinga Raju tiba-tiba mengatakan bahwa sekitar 1,04 milyar dolar saldo kas & bank Satyam adalah palsu (jumlah itu setara dengan 94% nilai kas & bank Satyam di akhir September 2008). Dalam suratnya yang dikirimkan ke jajaran direksi Satyam, Ramalinga Raju juga mengakui bahwa dia memalsukan nilai pendapatan bunga diterima di muka (accrued interest), mencatat kewajiban lebih rendah dari yang seharusnya (understated liability) dan menggelembungkan nilai piutang (overstated debtors).

Pada awalnya, Satyam fraud dilakukan dengan menggelembungkan nilai keuntungan perusahaan. Setelah dilakukan selama beberapa tahun, selisih antara keuntungan yang sebenarnya dan yang dilaporkan dalam laporan keuangan semakin lama semakin besar.

3.      Pada 14 Januari 2009, auditor Satyam selama 8 tahun terakhir – Price Waterhouse India mengumumkan bahwa laporan auditnya berpotensi tidak akurat dan tidak reliable karena dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari manajemen Satyam. Institusi akuntan di India ICAI, meminta PwC memberikan jawaban resmi dalam 21 hari terkait skandal Satyam.

Satyam selama enam tahun terakhir melakukan pelaporan yang salah. Hal ini bermula dari keinginan Ramalingga Raju untuk mendapatkan ijin perolehan dana dari bank untuk melakukan ekspansi Satyam. Sehingga Raju melakukan beberapa manipulasi, seperti dijelaskan di bawah ini:

a.       Saldo kas dan bank sebesar 50,40 miliar adalah fiktif jika dibandingkan dengan RS 53,61 milyar dalam pembukuan

b.      Piutang bunga fiktif sebesar RS 3,67 miliar

c.       Utang yang understated senilai RS 12,3 miliar

d.      Piutang yang terlalu tinggi(overstated) senilai RS 4,90 miliar.

e.       Untuk Q2 September, pendapatan lebih besar RS 5,88 milyar dan operating margin yang dilaporkan senilai Rs 6,49 miliar seharusnya bernilai Rs 610 juta. Hal ini mengakibatkan adanya saldo kas fiktif senilai Rs 5,88 miliar.

Menyusul skandal fraud dalam laporan keuangan Satyam, pada 10 Januari 2009 harga saham Satyam jatuh menjadi 11,5 rupees, atau hanya senilai 2% dari harga saham tertingginya di tahun 2008 sebesar 544 rupees.

Pembahasan Terkait OECD Prinsip 5 dan 6

Keterbukaan dan Tranparansi

Kerangka kerja corporate governance harus memastikan bahwa keterbukaan informasi yang tepat waktu dan akurat dilakukan atas semua hal yang material berkaitan dengan perusahaan, termasuk di dalamnya keadaan keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola perusahaan. Selain itu informasi harus disajikan dan diungkapkan sesuai dengan standar akuntansi yang berkualitas tinggi dan keterbukaan keuangan dan non-keuangan. Audit tahunan harus dilakukan oleh auditor yang independen, kompeten dan memenuhi kualifikasi, dalam rangka menyediakan jaminan/kepastian eksternal dan objektif kepada pengurus dan pemegang saham bahwa laporan keuangan perusahaan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dalam kasus fraud Satyam, pihak yang berwenang dalam hal melakukan audit tersebut adalah PWC. Price Waterhouse Coopers India (PwC) sebagai akuntan publik tidak memiliki kode etik akuntan publik. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1.      Independensi

Dalam SA Seksi 220, pada paragraph 02, independensi adalah auditor mempertahankan sikap yang tidak memihak dalam melaksanakan perkerjaannya. Namun dalam kenyataannya, PwC mengacuhkan bukti-bukti penggelembungan dana. Misalnya dalam saldo kas dan bank itu fiktif sebanyak Rs 50,40 miliar dibandingkan dengan Rs 53,61 miliar yang ditunjukkan dalam pembukuan. Independensi penampilan merupakan independensi yang dipandang dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang diaudit dan pihak tersebut mengetahui hubungan antara auditor dan kliennya. PwC India praktis telah melanggar independensi penampilan karena PwC memiliki hubungan istimewa dengan Satyam, yakni kemitraan strategis hingga akhir tahun 2009 meski aturan internasional U.SSecurities and Exchange Comission dan standar audit India melarang kemitraan semacam itu.

2.      Integritas dan Objektivitas Akuntan

Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa, pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip (Mulyadi). Tetapi dari dokumen sec yang memeriksa kasus ini, terdapat bukti bahwa PwC melanggar integritas, seperti PwC yang meskipun mengetahui sistem pengendalian internal Satyam yang lemah, tetapi tidak melakukan tindakan untuk melaporkan hasil temuannya itu.

Objektivitas mengharuskan akuntan publik bebas dari benturan kepentingan dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material yang diketahuinya dan mengalihkan pertimbangan kepada pihak lain. PwC jelas melanggar benturan kepentingan karena tidak memperhatikan independensi penampilan dengan memiliki hubungan kemitraan strategis dengan Satyam.

3.      Standar Umum

Ada beberapa standar yang harus dipatuhi akuntan publik, yakni kompetensi profesional, kecermatan dan keseksamaan professional, perencanaan dan supervisi, dan data relevan yang memadai. PwC juga melanggar standar umum akuntan publik. Dari hasil bukti kasus Satyam, diketahui bahwa PwC tidak memperhatikan kompetensi, kecermatan dan keseksamaan professional dengan tidak memeriksa secara keseluruhan sejumlah invoice dalam transaksi Satyam. PwC juga melanggar standar perencanaan dan supervisi karena tidak melakukan dengan benar pemeriksaan dari awal perikatan audit hingga akhir perikatan audit.

4.      Kepatuhan Terhadap Standar

PwC melanggar aturan Indian Audit and Accounts Service (IAAS), yaitu basic postulate dimana akuntan publik harus mengikuti standar auditing yang berlaku dan melaporkan hasil temuannya terhadap laporan keuangan. Sedangkan PwC justru menutupi laporan pemeriksaan audit tersebut.

5.      Prinsip-Prinsip Akuntansi

Prinsip akuntansi mengharuskan akuntan publik untuk memeriksa dan menemukankejanggalan dalam laporan keuangan penerima jasa. Dalam perikatan umum, auditor melaksanakan auditnya atas dasar pengujian, bukan atas dasar pemeriksaan terhadap seluruh bukti. Namun auditor internal Satyam tidak melakukan pengujian, meneliti atas verifikasi setiap transaksi mulai dari awal terjadinya transaksi setiap tahun hingga berakhirnya tahun laporan. Selain itu, auditor juga tidak memverifikasikan cash and bank balance.

6.      Fee Profesional

Besarnya fee anggota bervarasi tergantung risiko penugasan, komplesitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian, biaya yang bersangkutan dan hal-hal lannya. Tetapi ada kejanggalan dalam audit fee PwC yang dibayarkan oleh Satyam. Dari hasil perbandingan audit fee yang sama-sama menggunakan jasa PwC, yaitu Satyam, Wipro dan Infosys didapat bahwa pendapatan PwC 2007 sebagai berikut. Satyam: Wipro: Infosys = 0,059% : 0,006% : 0,004%.  Sedangkan pendapatan PwC tahun 2008 adalah Satyam: Wipro: Infosys = 0,046% : 0,006% : 0,005%. Bisa dilihat bahwa fee yang dibayarkan oleh Satyam tidak wajar dan berkali-kali lipat dibanding pesaing Satyam.

Pelanggaran Prinsip GCG

Pengertian GCG menurut Bank Dunia (World Bank) adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Satyam juga melakukan pelanggaran prinsip GCG antara lain:

1.      Transparansi (transparency) adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi materil yang relevan mengenai perusahaan. Raju tidak terbuka dalam mengemukakan informasi materil perusahaan. Hal ini bisa dilihat dari tindakan Raju yang memalsukan saldo sebesar Rs 50,40 miliar, piutang bunga sebesar Rs 3,76 miliar dan utang yang tidak dinyatakan sebesar Rs 12,3 miliar.

2.      Pengungkapan (disclosure) adalah penyajian informasi kepada stakeholders, baik diminta maupun tidak diminta, mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kinerja operasional, keuangan, dan resiko usaha perusahaan.  Raju juga menyajikan informasi palsu dengan bukti seperti poin diatas.

3.      Kemandirian (independence) adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. PwC India tidak seharusnya menjadi auditor eksternal Satyam karena keduanya memiliki benturan kepentingan berupa kemitraan strategis dalam bentuk jasa IT.

4.      Akuntabilitas (accountability) adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis. Aksi CEO Satyam, Raju tentu kebalikan dari prinsip akuntabilitas. Raju melebih-lebihkan dana sebesar Rs 53,61 miliar. Tindakan tidak benar itu diketahui sistem pengendalian internal Satyam yang hanya mengabaikan Raju dan justru mengindahkan faktur-faktur palsu dalam transaksi Satyam. Pelaksanaan tugas masing-masing pihak menjadi tidak jelas.

5.      Pertanggungjawaban (responsibility) adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Jika dilihat dari standaraturan Indonesia, ada pelanggaran yang dilakukan Auditor Satyam dan PwC. Misalnya dalam Pasal 55 khususnya ayat (b) dan Pasal 56 UU RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang dijadikan sebagai subjek uji materiil Pemohon dinyatakan bahwa akuntan publik yang dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan, dan/atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja, atau tidak membuat kertas kerja yang berkaitan dengan jasa yang diberikan.

Dalam hal ini, auditor satyam dan PwC bersalah karena tidak melakukan pengujian dan verifikasi dari awal terjadinya transaksi hingga pelaporan tiap tahun juga mengabaikan bukti-bukti berupa invoice palsu dalam transaksi.  Raju juga melanggar Pasal 56 dinyatakan bahwa pihak terasosiasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah.

Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

            Kerangka kerja corporate governance harus memastikan pedoman strategis perusahaan, monitoring yang efektif terhadap manajemen oleh dewan, serta akuntabilitas dewan terhadap perusahaan dan pemegang saham.Setahun sebelum munculnya skandal tersebut, Satyam memenangkan penghargaan Golden Peacock untuk kesempurnaan dalam corporate governance dari World Council for Corporate Governance. Dewan tersebut kemudian membatalkan penghargaan dan mengeluhkan kegagalan perusahaan Satyam untuk mengungkap fakta-fakta materi sebenarnya. Namun, reporter Business Week Beverly Behan menulis bahwa dewan Satyam jelas-jelas mencemooh praktik-praktik corporate governance yang baik. Para wartawan dapat mengetahui dengan menelaah komposisi dewan bahwa dewan direksi Satyam kurang memiliki keahlian ekonomi, hampir sama sekali tidak independen dan gagal untuk memenuhi syarat manajemen yang independen dimana hal ini berlawanan dengan praktik-praktik corporate governance yang baik. Seperti yang diperlihatkan kasus Satyam, penghargaan bisnis yang mengesankan dan laporan tahunan yang mengkilap bukanlah jaminan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi secara legal dan penuh etika.

Banyak bisnis keluarga yang menunjuk dewan keluarga untuk menyelaraskan kepentingan mereka dan bertindak sebagai penghubung utama antara keluarga, dewan dan manajemen senior. Dewan juga mengajukan kandidat untuk keanggotaan dewan dan membuat rancangan kebijakan atas hal-hal seperti mempekerjakan keluarga, kompensasi dan kepemilikan saham. Kemandirian Dewan merupakan isu utama dalam kelanjutan skandal Satyam Computer Systems Ltd. di India.

Laporan BusinessWeek menghitung sinyal-sinyal masalah yang tidak terdeteksi pada kasus Satyam sebagai berikut:

1.      Dewan di Satyam memiliki enam direktur non-manajemen, tetapi empat diantaranya akademisi dan satu adalah seorang mantan sekretaris kabinet pada pemerintahan. Hanya satu anggota dewan yang sebelumnya pernah menjabat eksekutif puncak di suatu perusahaan teknologi.

2.      Perusahaan tersebut tidak memiliki pakar keuangan pada komite auditnya.

3.      Meskipun Satyam membedakan posisi CEO dan kepala dewan, dua posisi tersebut diduduki oleh bersaudara yang memiliki kepentingan utama dalam perusahaan dan anggota manajemen.

4.      Dewan tidak memiliki kepemimpinan dewan independen.

Berdasarkan Pasal 92 ayat (1) UU No 40 Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas tugas Direksi adalah menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi PT dapat terdiri atas 1 orang atau lebih. Sedangkan, tugas dari Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi (Pasal 108 ayat [1] UUPT). Dewan Komisaris dapat terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih (Pasal 108 ayat [3] UUPT).

Bila melihat dua ketentuan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris tersebut, sudah dapat diketahui bahwa tugas utama Direksi adalah melakukan pengurusan PT, sedangkan tugas utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas pengurusan PT. Jika di dalam suatu PT Direksi merangkap sebagai Dewan Komisaris, terlebih lagi bila dipegang oleh satu orang, maka akan berakibat munculnya benturan kepentingan. Benturan kepentingan ini karena jalannya pengurusan PT dikhawatirkan tidak terkendali sebab kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengurusan dipegang oleh orang yang sama. Kaitannya dalam kasus Satyam, meskipun posisi Direksi dan Komisaris dipegang oleh orang yang berbeda, namun kedua posisi tersebut diduduki oleh bersaudara yang memiliki kepentingan utama dalam perusahaan dan anggota manajemen. Penyalahgunaan wewenang dan sistem pengendalian internal Satyam yang lemah. Hal ini menjadi salah satu faktor yang memungkinkan kasus fraudSatyam terjadi.

Kasus kecurangan yang menyangkut masalah praktek tranparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan perusahaan harus mendorong profesi akuntan, pengguna laporan keuangan, dan pemerintah memberikan perhatian yang serius terhadap pentingnya keberadaan komite audit dan mekanisme gcg menjadi suatu kebutuhan di dunia bisnis sebagai barometer akuntabilitas dari suatu perusahaan.